Layanan Perpajakan

Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

img1

Manfaat yang Didapatkan

SK Kemenkumham

Legalkan status kepemilikan yang sah di mata hukum.

Pembukaan Rekening

Dapatkan gratis pembukaan rekening untuk PT Anda.

Konsultasi gratis

Kami akan membantu memenuhi kebutuhan perusahaan Anda.

Layanan Perpajakan

Pengurusan PKP

Rp 1.000.000,-

  • Konsultasi Tentang PKP
  • Pengecekan Status Wajib Pajak
  • Pendaftaran PKP
  • Aktivasi Akun PKP
  • Permintaan Sertifikat Elektronik
  • Aplikasi E-Faktur Terbaru
  • Perminaan Nomor Seri Faktur Pajak
  • Bonus: Free Permintaan EFIN Badan

Pengurusan PKP

Rp 1.000.000,-

  • Konsultasi Tentang PKP
  • Pengecekan Status Wajib Pajak
  • Pendaftaran PKP
  • Aktivasi Akun PKP
  • Permintaan Sertifikat Elektronik
  • Aplikasi E-Faktur Terbaru
  • Perminaan Nomor Seri Faktur Pajak
  • Bonus: Free Permintaan EFIN Badan

Pengurusan PKP

Rp 1.000.000,-

  • Konsultasi Tentang PKP
  • Pengecekan Status Wajib Pajak
  • Pendaftaran PKP
  • Aktivasi Akun PKP
  • Permintaan Sertifikat Elektronik
  • Aplikasi E-Faktur Terbaru
  • Perminaan Nomor Seri Faktur Pajak
  • Bonus: Free Permintaan EFIN Badan

Apa itu Pajak?

Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.